MAKALAH
MANAJEMAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
DAN NON BANK
Tentang:
“LEASING”
RIO RAHMAT
PERKASA 1630401153
riorahmatperkasa696iainbsk.blogspot.com
Dosen:
DR.
H. SYUKRI ISKA, M.AG.,
IFELDA
NENGSIH S.E.I., MA
PROGRAM
STUDI PERBANKAN SYARI’AH
JURUSAN
SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2017/2018
BAB I
PENDAHULUAN
Untuk menjalankan suatu
usaha maka kita memerlukan modal yang tidak sedikit. apalagi kita juga membutuhkan
barang-barang modal untuk menjalankan suatu usaha tersebut, agar kita dapat
menjalankan suatu usaha dengan lancar maka kita membutuhkan suatu lembaga untuk
memperoleh suatu dana usaha, lembaga ini dinamakan leasing.
Leasing atau sewa-guna-usaha adalah setiap
kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal
untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan
pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan
tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang
jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama.
Dengan melakukan leasing perusahaan dapat
memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat langsung digunakan
berproduksi, yang dapat diangsur setiap bulan, triwulan atau enam bulan sekali
kepada pihak lessor.
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
Pengertian Leasing
Leasing
pada awalnya dikenal di Amerika Serikat, yaitu
berasal dari kata lease yang berarti menyewa. Untuk memperoleh gambaran
yang lebih jelas berikut ini akan dikemungkakan beberapa defenisi leasing yang
sering juga disebut sewa guna usaha.
1.
Leasing adalah suatu perjanjian
penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu
(Financial Accounting Standard Board, FASB13).
2.
Leasing adalah Suatu perjanjian dimana
pihak lessor menyediakan barang modal dengan hak penggunaan oleh pihak lessee
dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangk waktu tertentu.
3.
Leasig adalah persetujuan atas dasar
kontrak di mana pemilik dari aktiva (lessor) menginginkan pihak lain (lessee)
untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama suatu priode tertentu
(Bambang Riyanto, 1995).
4.
Sewa guna usaha adalah kegiatan
pembiyaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha
dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guan usaha tanpa hak opsi
(operating lease) untuk digunakan oleh lesse selama jangka waktu tertentu
berdasarkan pembayaran secara berkala. (SK Menteri Keuangan No 1169/KMK.01/1991
tanggal 21 Nopember 1991)[1].
5.
Menurut surat keputusan Menteri
Keuangan, Menteri Perundustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
no:KEP-122/MK/IV/2/1974, no.32/MK/SK/2/1974 dan no.30/KPB/1/1974, tanggal 7
Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing mendefenisikan leasing sebagai
berikut: “leasing adalah setiap kegiatan
pembiyaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk
digunakan suatu perusahaan suatu jangka waktu tertentu berdasarkan
pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi persahaan
tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpenjang
jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.
6.
Menurut keputusan menteri keuangan
no.448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiyaan: sewa guna usaha adalah
kegiatan pembiyaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna
usaha dengan opsi (financial lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operting lease) untuk
digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu
berdasarkan pembiayaan secara berkala[2].
B. Mekanisme
Operasional Perusahaan Leasing: Produk Dan Mekanisme Pelaksanaan Leasing
1. Produk
Leasing
pada intinya merupakan suatu akad untuk menyewa sesuatu barang dalam kurun
waktu tertantu. Leasing ini ada dua kategori global, yaitu operating lease dan
financial lease. Operating lease merupakan suatu proses menyewa suatu barang
untuk mendapatkan hanya manfaat barang yang disewanya, sedangkan barangnya itu
sendiri tetap merupakan milik bagi pihak pemberi sewa. Sewa jenis pertama ini
berpandanan dengan konsep ijarah di dalam Islam yang secara hukum Islam
diperbolehkan.
Adapun
yang dimaksud dengan financial lease merupakan suatu bentuk sewa dimana
kepemilikan barang tersebut berpindah dari pihak pemberi sewa kepada penyewa.
Bila dalam masa akhir sewa pihak penyewa tidak dapat melunasi sewanya, barang
tersebut tetap merupakan milik pemberi sewa (perusahaan leasing). Akadnya
dianggap sebagai akad sewa. Adapun bila pada masa akhir sewa pihak penyewa
dapat melunasi cicilannya maka barang tersebut menjadi milik penyewa. Biasanya
adanya pengalihan pemilikan ini dilakukan dengan alasan hadiah pada akhir
penyewaan, pemberian Cuma-Cuma, atau janji dan alasan lainnya. Intinya, dalam
financial lease terdapat dua proses akad sekaligus: sewa sekaligus beli. Dan
inilah sebabnya mengapa leasing yang berbentuk financial lease juga biasa
disebut sewa beli[3].
2. Mekanisme
Pelaksanaan Leasing
proses
dari mekanisme leasing yang menyangkut pihak-pihah di atas, secara garis
besarnya dapat dijelaskan sebagi berikut:
a.
Lessee bebas memilih dan menentukan
barang modal yang dibutuhkan, melakukan penawaran harga dan menunjuk suppiler
barang modal.
b.
Setah lessee mangajukan permohonan
lease, lessee mengirimkan barang modal kepada lessor disertai dokumen
pendukung/ pelengkap.
c.
Lessor mengevaluasi kelayakan kredit dan
memutuskan untuk memberikan fasilitas lease dengan syarat dan kondisi yang
disetujui lessee (lama kontrak pembayaran sewa lease), dan akhirnya kontrak
lease dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
d.
Pada saat yang sama, lessee dapat
mendatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang dilease dengan perusahaan
asuransi yang disetujui/disepakati bersama dengan lessor, seperti yang
tercantum pada kontrak lease. Antara lessor dan perusahaan asuransi terjalin
perjanjian kontrak utama.
e.
Kontrak pemilihan barang modal akan
dtandatangani lessor dengan supplier peralatan.
f.
Supplier mengirim barang modal yang
dilease ke lokasi lessee. Untuk mempertahankan kualitas dan memlihara kondisi
barang modal, supplier akan menandatangani perjanjian pelayanan purna jual.
g.
Lessee menandatangani tanda terima
barang modal dan menyerahkan kepada supplier.
h.
Supplier menyerahkan surat tanda terima
(yang diterima dari lessee), bukti pemilikan dan pemindahan pemilikan kepada
lessor.
i.
Lessor membayar harga barang, modal yang di lease kepada supplier.
j.
Lessee membayar sewa lease secara
periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak
lease[4].
|
|
penyerahan barang modal
atau
kontrak
pemeliharaan |
 |
||
lessor |
|||
 |
C. Perkembangan
Perusahaan Leasing Dan Tinjauan Syariah Terhadap Leasing Di Indonesia
1.
Perkembangan Leasing
Perkembangan
leasing secara modern diperkenalkan oleh T. M Tom Clark di negara Amerika pada
tahun 1850, yaitu pada saat pertama kali perusahaannya menyewakan kereta api.
Selanjutnya pada tahun 1887 The Bell Telephone Company mulai menyewakan telopon
kepada para pelanggannya dengan pembayaran secara periodik. Pada sekitar tahun
1952 perusahaan leasing di San Fransisco mendatangi perusahaan-perusahaan
penghasil barang untuk menawarkan jasa penjualan secara leasing. Selanjutnya
usaha leasing berkembang di negara-negara lain seperti Inggris, Jerman dan
Jepang.
Di
Indonesia kegiatan usaha lesing baru diperkenalkan pada tahun 1974 berdasarkan
surat keputusan bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan
Menteri Perdagangan no kep-122/MK/IV/2/1974, no.32/M/SK/2/1974, dan
no.30/KPB/I/1974 tanggal 7 Febuari 1974 tentang perizinan usaha leasing. Dalam
SKB keiga Menteri tersebut yang dapat melakukan usaha leasing adalah:
a.
Lembaga keuangan yang dimaksud dalam SK
Menteri Keuangan no.KEP.38/MK/IV/1/1972 dan,
b.
Badan usaha lain non lembaga keuangan
yang bergerak dalam bidang leasing, termasuk subsidiary dari sat lembaga
keuangan, perwakilan tunggal (pasal 1). Perusahaan-peusahaan yang akan
melakukan usaha leasing, baik dari lembaga keuangan maupun yang dari bukan
lembaga keuangan, baik sebagai usaha tunggal, join venture, utama maupun
sampingan, harus mendapatkan izin dari menteri kuangan[5].
Selanjutnya
sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang memberi izin usaha bagi perusahaan
leasing, Menteri kauangan mengeluarkan SK no. 649/MK/IV/5/1974 tanggal 6 Mei
1974 yang mengatur ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan usaha leasing di
Indonesia. Dalam keputusan ini juga ditetapkan:
a.
Perusahaan leasing harus memenuhi
ketentuan-ketentuan
1) Telah
mempunyai rekomendasi/pertimbangan dari Bank Indonesia bagi kalangan perbankan dan
rekomendasi dari depertemen perdagangan/perindustrian bagi badan usaha non
bank.
2) Menyampaikan
feasibilitas study dan recanapembiyaan usaha paling segi tiga tahun yang akan
datang.
3) Tidak
akan mempekerjakan wanita asing, kecuali atas persetujuan menteri keuangan.
4) Dipekerjakan
paling sedikit seorang ahli hukum, akuntan dan seorang ahli dimana leasing
dititikberatkan.
5) Penutupan
asuransi dilakukan perusahaan asuransi Indonesia.
b.
Perusahaan industri leasing dilarang
mengambil dana dari masyarakat baik dalam bentuk tabungan, deposito dan giro
maupun memberikan kredit jaminan kepada pihak ketiga atau bentuk usaha
perbankan lainnya.
c.
Pengawasan, pelaksanaan, wewenang dalam
surat keputusan menteri keuangan ini adalah Direktorat Jenderal Moneter dan
akan memperhatikan pertimbangan dari Bank Indonesia serta depertemen yang
membawahi bidang kegiatan leasing[6].
Untuk
mendukung usaha ini mentri keuangan selanjutnya mengeluarkan SK No.
650/MK/IV/5/1974 tanggal 6 Mei 1974 tentang penegaskan ketentuan pajak
penjualan dan besarnya bea materai terhadap usaha leasing. Sejak itu perusahaan
leasing semakin bertambah jumlahnya dan mengalami peningkatan dari tahun
ketahun sampai di keluarkaannya kebijakan diregulasi 20 desember 1988 (paket
desember, pakdes 88). Dengan dikeluarkannya paket deregulasi ini, maka
ketentuan mengenai usaha leasing sebelumnya dinyatakan tidak lage berlaku.
Disamping itu dengan keppres No.61 tahun 1988 dan keputusan menteri keuangan
No.1251/KMK/013/1988 tanggal 20 Desemaber 1988 tentang ketentuan dan tatacara
pelaksanaan lembaga pembiayaan, yang antara lain menerangkan bahwa perusahaan
pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi bidang usaha:
a.
Sewa guna usaha
b.
Modal vetura
c.
Perdagangan sutar berharga
d.
Anjak piutang
e.
Usaha kartu kredit
f.
Pembiyaan konsumen
Jadi
perusahaan pembiyaan dapat melakukan semua kegiatan yang disebutkan di atas. Dengan demikian
perusahaan lambaga pembiyaan mempunyai lingkup yang sangat luas. Pada SK
tersebut, diperkenalkan istilah lembaga pembiyaan yaitu badan usaha yang
melakukan kegiatan pembiyaan dalam bentuk penyediaan yaitu badan usaha yang
melakukan kegiatan pembiayaan dalam
bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara
langsung dari masyarakat.
Perkembangan
usaha leasing selanjutnya memang sangat mengesankan. Sampai dengan saat ini,
leasing di Indonesia telah ikut berkiprah dalam pembiyaan perusahaan-perusahaan
khususnya bidang ekonomi[7].
2. Tinjauan
Syariah Terhadap Leasing Indonesia
Pembahasan
tentang konsep leasing Islam pada dasarnya bukanlah hal yang mudah, mengingat
di Indonesia hingga sekarang belum ada landasan hukum yang mengatur tentang
konsep leasing Islam. Akan tetapi, konsep lasing Islam bukannya tidak mungkin
dapat dikembangkan, mengingat berbagai produk yang keluar dari sistem ekonomi
pada dasarnya mengacu pada berbagai akad yang dibenarkan secara Islam dan juga
memiliki landasan Islam Al-Quran dan Hadis. Adapun berbagai akad yang dapat
digunakan sebagai pengembangan konsep leasing Islam adalah:
a.
Akad-akad bagi hasil, seperti mudarabah
yang berupa perjanjian antara pihak pemilik modal untuk membiayai sepenuhnya
suatu proyek ataupun usaha dengan adanya pembagian keuntungan yang disepakati
secara bersama.
b.
Akad murabahah, yaitu perjanjian jual
beli barang antara pemilik barang antara pemilik barang dengan calon pembeli.
Konsep leasing bisa masuk ke dalam akad ini dengan adanya pembeli barang dan
lalu menjualnya kepada calon pembeli dengan adany tambahan keuntungan
berdsarkan persetujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
c.
Salam, yaitu transaksi jual beli barang
pesanan (muslam fih) antara pembel (muslam) dengan penjualan (muslam ilaih).
Dalam transaksi ini barang belum tersedia sehingga barang yag menjadi objek
transaksi tersebut diserahkan secara tangguh. Lessee dapat dapat bertindak
sebagai muslam dan kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang
(muslam fih), maka hal ini disebut dengan salam parallel.
d.
Rahn, yaitu transaksi penyerahan barang
dari nasabah kepada leasing sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang. Dalam
bahasa yang umum tujuan dari akad rahn ini adalah untuk memberikan kembali
jaminan pembayaran kepada leasing dalam memberikan pembayaran, (Rivai, 2007).
e.
Dari berbagai akad tersebut terlihat
bahwa konsep pembiyaan dengan basis bagi hasil merupakan konsep yang bisa
diterapkan dalam leasing. Dengan konsep bagi hasil, meka leasing, dalam hal ini
melalui supplier dapat memberikan dana ataupun modal ddalam suatu barang
tertentu. Selain itu, supplier dalam leasin, dalam hal ini melalui supplier
dapat memberikan dana ataupun modal dalam suatu barang tertentu. Selain itu,
supplier dalam leasing inijuga berfungsi sebagai mitra dan konsep ini akan
mendorong kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian leasing Islam untuk
menyukseskan usaha yang dijalankan masing-masing[8].
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Dengan semakin berkembangya
dunia bisnis, maka semakin
banyak perusahaan yang
terjun ke dunia bisnis. Dengan semakin banyaknya
perusahaan yang terjun ke dunia bisnis, maka semakin banyak kebutuhan dana
dan modal yang harus dipenuhi oleh berbagai perusahaan. Hal tersebut mendorong
industry bisnis yang bergerak dalam bidang pembiayaan yang
disebut lembaga pembiayaan.
Leasing termasuk ke dalam salah satu
bentuk lembaga pembiayaan karena yang dikatakan dengan lembaga pembiayaan
adalah suatu badan usaha yang di dalam melakukan kegiatan pembiayaan dalam
bentuk penyediaan dana atau barang modal
dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Sedangkan leasing
adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang –
barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, untuk jangka waktu
tertentu, berdasarkan pembayaran secara
berkala disertai dengan hak pilih (optie) bagi perusahaan tersebut untuk
membeli barang -barang modal yang
bersangkutan atau
memperpanjang jangka waktu
leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Oleh karena
itu, leasing termasuk salah satu jenis lembaga pembiayaan karena
leasing membiayai perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal.
Peerjanjian sewa guna usaha yang lahir pada prosedur
mekanisme leasing terdiri dari ketentuan-ketentuan yang salah satunya adalah
ketentuan mengenai tanggung jawab para pihak terhadap obyek leasing. pemabagian
dan pengaturan mengenai tanggung jawab para pihak terhadap obyek leasing
tersebut pada umumnya dipengaruhi dan ditentukan oleh jenis pembiayaan yang
terdapat dalam perjanjian leasing itu sendiri, namun secara khusus pembagian
dan pengaturan tersebut pada dasranya harus didasarkan pada kesepakatan para
pihak dalam perjanjian. sedangkan untuk pelaksanaannya harus dilakukan
berdasarkan undang-undang.
DAFTAR PUSTAKA
Martono, Bank Dan
Lembaga Keuangan Lain, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002)
Veithzal Rivai, Bank
And Financial Institution Management, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2007)
Nurul Huda, Mohamad
Heykal,Lembaga Keuangan Islam, ( Jakarta: Kencana, 2010)
[1]
Martono, Bank Dan
Lembaga Keuangan Lain, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h, 113
[2]
Veithzal Rivai, Bank And
Financial Institution Management, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007),
h, 1209
[3]
Nurul..., ..., Lembaga...,
h, 367-368
[4]
Veithzal Rivai, Bank...,
h, 1215
[5]
Martono, Bank..., h,
114-115
[6]
Martono, Bank..., h,
115
[7]
Martono, Bank..., h,
116
[8]
Nurul Huda, Mohamad Heykal,Lembaga
Keuangan Islam, ( Jakarta: Kencana, 2010), h, 370
Komentar
Posting Komentar